Keenam, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) berupa restitusi dipercepat. Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu. Sebelumnya 725 bidang usaha) mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.
Di sisi lain, untuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.
Untuk dapat menggunakan fasilitas tersebut, pemberi kerja atau wajib pajak harus menyampaikan atau mengajukan kembali pemberitahuan pemanfaatan PPh 21 ditanggung pemerintah, insentif pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 atau Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22. impor melalui kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak(KKP) terdaftar melalui www.pajak.go.id
Pemberi kerja atau wajib pajak yang hendak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. mulai massa pajak Juli 2021. diberikan relaksasi penyampaian pemberitahuannya sampai dengan 15 Agustus 2021.(sgr)