KanalBekasi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar kegiatan debat publik terbuka bagi kedua Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, di Gedung Serbaguna Al-Muhajirien Bekasi, di Jalan Cut Mutia No. 53, Margahayu, Bekasi Timur, Rabu (11/4),

Dihadapan ratusan para pendukungnya, kedua paslon diminta memaparkan sejumlah program kerjanya serta mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang diangkat pada debat terbuka kali ini.

Dalam sesi tanya jawab, calon Wakil Wali Kota Bekasi, Adhy Firdaus melontarkan pertanyaan seputar persoalan program wajib belajar 12 tahun yang dianggap belum maksimal. Dan bantuan pendidikan yang juga belum diberikan pihak Pemkot Bekasi kepada SMA dan SMK.

Dampak dari itu lanjut Adhy, banyak anak usia sekolah yang hanya mengenyam pendidikan sebatas hanya sampai SMP. Salah satu faktornya, lantaran mahalnya biaya pendidikan yang menyebabkan anak-anak khususnya yang berasal dari kalangan ekonomi kurang beruntung tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang tingkat SMA/SMK.

“Apakah Bapak puas anak-anak kita hanya sampai tingkat SMP yang akan berimbas terhadap penerimaan tenaga kerja?,” tanya Adhy kepada Tri Adhianto dalam sesi tanya jawab.

Selain program wajib belajar 12 tahun, Adhy juga mempertanyakan tanggung jawab dari Pemkot Bekasi terhadap bantuan pendidikaan bagi siswa tingkat SMA dan SMK, pasca diambil alih kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sejak Januari 2017 lalu.

“Walaupun ada peraturan SMA dan SMK yang diserahkan kepada pemerintah provinsi, mestinya sesuai Permendagri nomor 23 tahun 2017, pihak Pemkot Bekasi boleh memberikan bantuan itu kepada SMA dan SMK. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan dari kemarin?,” ulas Adhy.(boy)