KanalBekasi.com - Calon Wali Kota Bekasi, Nur Supriyanto mulai menyerang petahana Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mempertanyakan persoalan Santa Clara, pada debat publik yang digelar oleh KPU Kota Bekasi, di Gedung Serbaguna, Jalan Cut Mutiah , Margahayu, Bekasi Timur, Rabu (11/4).
Diungkapkan Nur, persoalan Santa Clara, Jatisampurna dan kasus Ciketing beberapa waktu lalu, menyisakan konfilik sosial dimasyarakat.
“Santa Clara, Jatisampurna dan kasus Ciketing, masih menyisakan persoalan sosial di masyarakat,” ungkap Nur saat sesi tanya jawab.
Ia berharap ketika nanti terpilih sebagai Wali Kota Bekasi, periode 2018-2023, persoalan perbedaan keyakinan umat tersebut, tidak akan kembali terjadi.
“Kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi, kalau nanti saya menjadi walikota bekasi,” ucap Nur.
Meski terlanjur melontarkan pertanyaan diluar tema debat publik mengenai sumber daya manusia, ekonomi, Nur Supriyanto justru tidak memberikan solusi atas konflik perbedaan keyakinan tersebut.
Pertanyaan diluar kontek tema yang dilontarkan Nur Supriyanto kemudian dipatahkan Rahmat Effendi.
Dijelaskan Rahmat sebagai pemimpin sejatinya mampu berdiri diatas kaki semua umat dan golongan.
Sepanjang prosedur terkait perijinan tempat ibada yang diajukan telah ditempuh maka, Pemerintah wajib memberikan jaminan serta kepastian hukum kepada setiap warganya.
“Terkait konflik perbedaan keyakinan di Jatisampurna sya sudah sampaikan kepada Ustad Syaikhu, tentang bagaimana konteks kita sebagai kepala daerah. Lantas Pak Ustadz bilang, lakukan sesuai dengan ketentuan, aturan dan norma yang berlaku. Kemudian, terkait Santa Clara, harus dapat berdiri diatas kaki semua umat dan golongan,” papar Rahmat menanggapi pertanyaan diluar tema dari Nur Supriyanto.
Selain itu Rahmat juga mengklarifikasi pernyataan dirinya terkait “tembak kepala saya jika mencabut ijin gereja” yang dipublish secara tidak utuh.
Sedangkan, didalam pernyataan tersebut seharusnya masih ada kalimat lagi.
Kalimat yang dipotong tersebut kata Rahmat sempat menimbulkan penafsiran berbeda oleh sejumlah pihak. Bahkan, Pemerintah Kota Bekasi dianggap tidak transparan terhadap persoalan perijinan Santa Clara, sehingga menimbulkan konflik sosial di wilayah Bekasi Utara saat itu.
“Kalau ada kalimat yang menyebutkan tembak saja kepala saya, saya tidak akan cabut ijin gereja tersebut. Pernyataan itu tidak utuh, karena masih ada lagi komanya. Saya akan cabut apabila ada keputusan atau kekuatan hukum tetap. Itu kalimat yang dihilangkan pada pernyataan saya tersebut,” tegas dia.
Rahmat berharap agar para paslon dapat mengaktualisasikan cara berdemokrasi dan berpolitik dengan baik dan benar sehingga, momen pesta demokrasi kali ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.
“Politik itu adalah seni. Makanya ketika kita menjalankan politik berdemokrasi itu menggunakan hati. Sehingga, nantinya kita bisa konsisten dan komitmen,” tandas Rahmat.(sgr)
