KanalBekasi.com — Riak konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi kembali mencuat. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mengganti posisi Ketua DPC PPP Kota Bekasi, H. Sholihin atau Gus Shol, memicu penolakan luas dari struktur pengurus tingkat bawah.

Penunjukan Nawal Husni sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC dinilai dilakukan tanpa proses yang transparan. Gus Shol mengaku tidak pernah mendapat pemanggilan atau klarifikasi sebelum keputusan tersebut ditetapkan.

“Saya tidak pernah dimintai keterangan sebelumnya. Tiba-tiba ada surat keputusan penunjukan Plt. Ini yang jadi pertanyaan bagi kami,” ujarnya, Minggu (12/4).

Tak hanya soal prosedur, polemik juga menyentuh aspek administratif. Gus Shol menyoroti surat keputusan yang tidak ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), melainkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen). Kondisi ini memunculkan keraguan terkait keabsahan dokumen di internal partai.

Penolakan paling kuat datang dari jajaran Pimpinan Anak Cabang (PAC). Sebanyak 11 PAC disebut secara terbuka menyatakan keberatan atas pencopotan tersebut. Mereka menilai langkah DPP berpotensi mengganggu stabilitas dan soliditas organisasi di tingkat daerah.

Sejumlah pengurus juga menilai kepemimpinan Gus Shol selama ini masih berjalan efektif, terutama dalam memperkuat struktur partai di tingkat kota. Pergantian mendadak dikhawatirkan justru memicu perpecahan internal.

Meski demikian, Gus Shol menegaskan tidak mempersoalkan pergantian jabatan selama dilakukan sesuai aturan partai. Ia hanya berharap proses evaluasi dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme organisasi.

“Saya tidak mempermasalahkan posisi. Tapi kalau ada evaluasi, seharusnya dilakukan sesuai aturan yang berlaku di partai,” tegasnya.

Situasi di Bekasi disebut bukan kasus tunggal. Sejumlah daerah lain di Jawa Barat dikabarkan mengalami dinamika serupa, menyusul kebijakan DPP terkait pergantian kepengurusan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari tingkat DPP Partai PPP terkait alasan pencopotan maupun tanggapan atas gelombang penolakan dari daerah. (Rob)