Bawaslu Ngada Masuk Kampus, Cegah Politik Uang Lewat Perkuat Pengawasan Partisipatif

KanalBekasi.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ngada resmi menggandeng dua perguruan tinggi besar, STIPER Flores Bajawa dan STKIP Citra Bhakti Ngada, untuk memperkuat pengawasan partisipatif dalam Pemilu.

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai upaya membangun benteng demokrasi di lingkungan akademik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, Antonius Ndiwal, menyampaikan kolaborasi ini bukan sekadar seremoni formalitas, melainkan dirancang untuk memberikan dampak konkret bagi kualitas demokrasi di Ngada.

Baca Juga: RSUD Kota Bekasi Rawan Pencurian, Motor dan Barang Berharga Milik Keluarga Pasien Raib

“Kerja sama ini untuk memperkuat pengawasan partisipatif dalam pemilu dan meningkatkan pendidikan demokrasi di lingkungan kampus,” ujar pria yang akrab disapa Yanto tersebut kepada media, Rabu (13/5/2026).

Dalam kesepakatan tersebut, mahasiswa tidak hanya dibekali teori, tetapi didorong untuk terlibat aktif dalam berbagai program strategis, antara lain:

• Pendidikan Pemilu: Literasi mengenai mekanisme demokrasi yang sehat.
• Pengawasan Partisipatif: Terlibat langsung memantau jalannya tahapan pemilu.
• Pencegahan Politik Uang: Sosialisasi bahaya praktik money politics di masyarakat.
• KKN Tematik: Program pengabdian masyarakat yang berfokus pada pengawasan pemilu dan analisis data berbasis akademik.

Yanto menilai kampus adalah pusat lahirnya pemikiran kritis. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa dianggap krusial untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih terjebak dalam praktik politik tidak sehat.

Baca Juga: Tegaskan Komitmen Keselamatan, Taksi Green SM Jalin Kerja Sama dengan Korlantas Polri

"Mahasiswa punya posisi strategis membawa perubahan pola pikir dan tindakan masyarakat. Kampus adalah lembaga pendidikan demokrasi," jelasnya.

Melawan Politik Uang dan Hoaks

Bawaslu Ngada menaruh perhatian serius terhadap rendahnya partisipasi kaum muda akibat minimnya literasi politik.

Selain itu, praktik politik uang yang sering dianggap "lumrah" menjadi target utama yang ingin dikikis melalui kerja sama ini.

"Pengawasan partisipatif dengan melibatkan kampus diharapkan mampu meredam budaya politik uang yang mencederai demokrasi," kata Yanto.

Baca Juga: Marbot hingga Guru Ngaji di Bekasi Kini Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Di era digital, tantangan seperti hoaks dan disinformasi juga menjadi prioritas. Bawaslu memastikan akan terus menyesuaikan metode pendidikan politik dengan perkembangan teknologi guna membentengi mahasiswa dari sebaran berita bohong.