KanalBekasi.com - Peringatan Hari Guru Nasional, belum mencerminkan kesejahteraan khususnya para guru. Pasalnya, Tunjangan Penghasil Pegawai (TPP) Dinamis, yang sempat diterima harus kandas lantaran kondisi keuangan daerah sedang mengalami gangguan.
Seorang guru pengajar di salah satu SMP Negeri Kota Bekasi, menceritakan bahwa TPP tidak lagi diterima. Padahal menurut dia, tunjangan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Akibatnya, ia harus mencari pinjaman demi kebutuhan hidupnya.
"Mas kan tahu gaji pokok (Gapok) PNS berapa, kalau tidak ada TPP, maka dari mana lagi saya mengandalkan untk menutupuikebutuhan," keluh guru kepada reporter www.KanalBekasi.com, yang enggan disebutkan namanya, Senin (26/11).
Meski begitu, dia dan rekan-rekannya disekolah tak dapat berbuat apa-apa, hanya mngikuti apa yang telah terjadi.
"Saya pasrah, bingung harus bagaimana lagi, mau marah, ga tau bagaimana caranya, mau berhent bekerja juga nggak akan mungkin," ungkapnya.
Terpisah, Pemerhati Pendidikan, Tengku Imam Kobul Yahya mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota Bekasi, penghapusan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) Dinamis, sebesar 40 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut dia, kebijakan tersebut, seolah menarik omongan yang selama ini kerap digembar-gemborkan kepada masyarakat tentang upaya pemerintah dalam meningkatan kesejahteraan khususnya para guru.
Mestinnya, pemerintah setempat memberikan penghargaan khususnya pada Peringatan Hari Guru Nasional, bukan malah menghilangkan tunjangan kesejahtaraan yang telah mereka terima selama ini.
“Harusnya guru itu mendapat penghargaan dari walikota, bukan malah dipotong tunjangannya. Kalau memang ingin menjanjikan peningkatan kesejahteraan, kenapa tunjangan yang sudah ada malah dihilangkan lagi? Ini sama saja tidak konsisten,” cetus Imam.
Baca Juga: Hari Guru Nasional, Disdik Janji Tingkatkan Kesejahteraan
Sudah sepantasnya, guru menikmati tunjangan kinerja. Karena, selama ini kesejahteraan bagi ‘Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’ tak sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan mereka selama ini.
Belum lagi, penerimaan tunjangan yang sering tidak tepat waktu diterima oleh para guru. Karena itu, Imam berharap TPP yang sempat dihapuskan Pemkot Bekasi tersebut, segera diberikan lagi.
“Jangan lihat kesejahteraan yang diberikan pemerintah saat ini dong. Tapi, dilihat sebelumnya perjuangan dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa tanpa pernah mengenal lelah. Dan, saat itu pula peran pemerintah belum hadir. Koq, sekaran ketika keungan daerah terganggu justru hak mereka (TPP) yang dikorbankan untuk dihilangkan,” sesalnya.
Lebih jauh Imam mengungkapkan, bahwa para guru selama ini merasa tertekan. Mereka serba salah, karena tak dapat mengadu tentang nasib yang tengah dialami. Jika keluh kesah mereka muncul ke permukaan publik, bentuk ancaman berupa sangsi tentu akan mereka terima.
“Gak mungkinlah kalau mereka berani mengatakan ke publik tentang nasib yang dialami saat ini, bisa terancam nanti. Paling-paling kita bisa gali informasi ketika sambil berbincang seperti ini, barulah mereka mau terbuka,” tandas Imam.(ary/sgr)