KanalBekasi.com - Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar, Dariyanto menyoroti menurunnya capaian investasi di Kota Bekasi dalam beberapa waktu terakhir. Hal tersebut terungkap setelah DPRD menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD mencatat realisasi investasi daerah hanya mencapai sekitar 79 persen dari target yang ditetapkan. Angka tersebut bahkan dinilai lebih rendah dibandingkan capaian pada masa pandemi COVID-19.
Menurut Dariyanto, penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh selesainya sejumlah program strategis nasional yang sebelumnya berkontribusi terhadap masuknya investasi di wilayah tersebut.
“Berdasarkan hearing dengan dinas terkait, capaian investasi saat ini sekitar 79 persen. Angka itu lebih kecil dibandingkan saat masa pandemi COVID-19. Salah satu penyebabnya karena program strategis nasional sudah banyak yang selesai,” ujarnya.
Selain faktor tersebut, ia juga menilai melemahnya daya beli masyarakat turut berdampak pada sektor perdagangan dan jasa. Kondisi ini terlihat dari menurunnya aktivitas di sejumlah pusat perbelanjaan, bahkan ada yang dilaporkan menghentikan operasional.
Padahal, Kota Bekasi selama ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat jasa dan perdagangan di kawasan penyangga ibu kota.
“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kita tetap membutuhkan investor. Karena itu pemerintah harus berupaya meningkatkan kembali nilai investasi,” katanya.
Dariyanto menjelaskan, nilai investasi yang dilaporkan tidak mencakup pengadaan lahan, melainkan berdasarkan realisasi investasi yang dilaporkan oleh para pelaku usaha.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga menyoroti pentingnya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Industri sebagai arah pengembangan ekonomi jangka panjang bagi Kota Bekasi.
Ia menilai perda tersebut dapat menjadi peta jalan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan industri sekaligus membuka peluang memperoleh dukungan atau stimulan dari pemerintah pusat.
“Perda kawasan industri akan memberikan arah yang jelas dalam pengembangan investasi daerah,” jelasnya.
Di sisi lain, Dariyanto menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sempat menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Masyarakat memandang itu sebagai kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Karena itu koordinasi pusat dan daerah harus lebih baik agar tidak menimbulkan keresahan,” tegasnya.
Menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring, DPRD juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang kerap terjadi setiap tahun.
“PPDB online harus diperbaiki sistemnya agar tidak menimbulkan masalah seperti sebelumnya,” ujarnya.
Dariyanto menegaskan, Fraksi Golkar akan terus mendorong sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.
“Kalau program sudah baik, kita lanjutkan. Jika masih ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Sinergi pemerintah kota dan DPRD penting untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(Adv)