KanalBekasi.com - Presiden RI, Joko Widodo menyerahkan 3026 sertipikat tanah kepada masyarakat Bekasi, yakni sebanyak 970 warga Kota Bekasi dan 556 serfikat warga Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan 1500 warga Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kamis (31/5).

Penyerahan sertipikat kali ini dilaksanakan di Asrama Haji Embarkasi Jawa Barat, Kelurahan Marga Jaya Kota Bekasi.

Saat penyerahan Joko Widodo didampingi Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Turut hadir Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, Pj Walikota Bekasi, Ruddy Gandakusumah dan jajaran terkait lainnya.

Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, program penyerahan sertipikat kepada warga masyarakat terus dilakukan pihaknya salah satunya guna meminimalisir konflik kepemilikan tanah warga.

Sebab Ia masih mendapati permasalahan kepemilikan tanah masih terdapat di seluruh wilayah Indonesia maka pihaknya perlu terus mempercepat program penerbitan sertifikat tanah.

"Jelas kepemilikannya dan bila bersengketa sudah ada dasar hukum yang kuat bila dibandingkan hanya berdasarkan girik. Ini fakta yang ada dan program ini berlanjut hingga 2019," kata Joko Widodo.

Ia berpesan, setelah memiliki sertipikat tanah, warga bisa menyimpannya dengan baik, diberi kover plastik dan difotokopikan sehingga aman dalam penyimpanannya.

"Pegang dan pergunakan dengan baik. Sertipikat ini juga dapat dipakai sebagai jaminan ke bank bila mengajukan pinjaman. Tidak lupa hitung betul besaran kemampuan untuk mengangsur pinjamannya. Untung usaha disimpan," sambung Joko Widodo mengingatkan.

Lanjut, Joko Widodo, ia telah menargetkan BPN dalam program penyerahan sertipikat tanah hingga 2019 mendatang. Di tahun 2017 pemerintah menyerahkan total sertipikat sebanyak 5 juta sertipikat, di 2018 ditargetkan 7 juta sertipikat dan 2019 ditargetkan 9 juta.

Diakhir sambutannya, ia pun berpesan dalam tahun politik pesta demokrasi pemilihan kepada daerah serentak 2018 ini, warga masyarakat tetap mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Jangan sampai hanya karena pilkada ia katakan, hubungan persaudaraan menjadi retak. Kalau pemilihan kepala daerah, bupati, walikota atau gubernur, silahkan pilih pemimpin yang paling baik setelah bisa itu rukun kembali," harap Joko Widodo.(sgr)