KanalBekasi.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menghabiskan uang Negara mencapai Rp15.910.543.000 untuk pembangunan wilayah. Sayangnya, dengan anggaran sebesar itu, ternyata masih ada wilayah kabupaten Bekasi yang terlihat kumuh seperti daerah tertinggal.
Penilaian tersebut diungkapkan Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik). Direktur Lembaga Kaki Publik, Adri Zulpianto mengungkapkan, wilayah utara Kabupaten Bekasi masih kumuh dan tertinggal.
Hal itu, dikatakan Adri, terlihat dari kondisi jalannya yang rusak, minimnya puskesmas, tanggul kali yang jebol dan membahayakan masyarakat, lingkungan berdebu dan tidak layak anak, banyak sekolah yang mengalami kerusakan, serta dan pasar tradisioal yang tidak terurus dan tidak tertata dengan baik.
Adri menilai, Bupat Bekasi, Neneng Hasanah Yasin seperti tidak memiliki prioritas kerja yang pro terhadap keberadaan rakyat miskin dan tertinggal, sehingga terbiasa mengabaikan masyarakat-masyarakat terluar di wilayah Kabupaten Bekasi.
"Anggaran sebesar hampir 16 Miliar ini seharusnya dapat memperbaiki 2 puskesmas, 3 sekolah serta membenahi infrastruktur di daerah yang acap kali dinilai sebagai daerah kumuh dan tertinggal, namun Neneng lebih memprioritaskan daerah yang sudah baik dan layak huni," ungkap Adri kepada KanalBekasi.com,
Rabu (8/8)
Adri mencontohkan, pembangunan
arena sepatu roda di wilayah mewah Grand Wisata. Pembangunan sarana olahraga ini pada awal mula perencanaan pembangunannya di tahun 2015 menghabiskan anggaran sebesar Rp 305.398.000 untuk Penyusunan DED Arena Sepatu Roda,.
Kemudian pada tahun 2017, kata dia, untuk pengawasan pembangunan arena sepatu roda tersebut dilanjutkan dengan menelan anggaran sebesar Rp 200.915.000.
"Ditahun yang sama, Pemkab Bekasi melalui Dinas PUPR menggelontorkan dana sebesar Rp 12.686.117.000 untuk pembangunan fisik arena sepatu roda tersebut di Grand Wisata," katanya.
"Belum puas menghamburkan uang Negara, bupati pun melanjutkan pembangunan arena sepatu roda tersebut dengan membuang uang Negara sebesar Rp 95.343.000 untuk pos anggaran pengawasan lanjutan pembangunan arena sepatu roda pada tahun 2018.
Adri pun menyebut, lagi-lagi Bupati menghamburkan uang Negara untuk lanjutan pembangunan arena sepatu roda tersebut dengan anggaran sebesar Rp 2.622.770.000,.
"Kami menilai, Neneng sudah tidak layak untuk melanjutkan kepemimpinan atas pemerintahan di Kabupaten Bekasi, karena Neneng sudah tidak mampu melihat keadaan dan kondisi rakyat di Kabupaten secara menyeluruh. Neneng hanya memperhatikan wilayah yang sudah maju, dan melupakan wilayah tertinggal, terdepan di wilayah perbatasan wilayah Kabupaten Bekasi.
Sejauh ini, menurut Adri, masyarakat wilayah utara Bekasi tidak mendapatkan fasilitas yang layak seperti yang dirasakan di era pemerintahan pembangunan infrastruktur, karena minimnya fasilitas kesehatan, minimnya jalan yang layak, wilayah yang terbebas dari debu, fasilitas sekolah yang baik, dan anak-anak yang hidup diatas lingkungan yang ramah.
"Oleh karena itu, wajar apabila masyarakat Kabupaten Bekasi wilayah utara sudah harus mendapatkan hak hidup layaknya dengan mendapatkan Pemekaran, agar wilayah utara dapat perhatian lebih, dan demi maju serta berkembangnya daerah wilayah utara Kabupaten Bekasi," pungkasnya.
