KanalBekasi.com - Pemerintah Kota Bekasi berencana tetap akan merekrut Tenaga Kerja Kontrak (TKK) untuk mendukung beban kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2019 ini. Hal tersebut dikatakan Walikota Bekasi Rahmat Effendi saat menghadiri Deklarasi Anti Hoaks di Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi.

Menurut Rahmat Effendi (Pepen) pihaknya tetap akan memasukkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) untuk mendukung beban kerja di tiap OPD di Pemkot Bekasi.

“Kita akan memasukkan kurang lebih 70 persen dari ajuan yang masuk” katanya, Senin (21/1).

Nantinya, kata dia, TKK yang masuk akan menggunakan skema Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Surat Pemberhentian Sepihak Caleg TKK dan GTK, Tuai Kontroversi

“Penambahan TKK terkait beban kerja yang besar” tambahnya

Sebelumnya Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pembinaan Aparatur, Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Robbi Arfiansyah menyebut 10.121 orang mengajukan diri menjadi Tenaga Kontrak dilingkungan Pemkot Bekasi.

Baca juga: Anomali Pengangkatan TKK dan GTK

“Kebutuhan TKK masih dirasa perlu, mengingat beban kerja dan adanya ASN yang sudah pensiun pada masing-masing OPD” terangnya

Seperti diketahui Pemkot mengalami defisit anggaran pada 2018 lalu sebesar Rp 900 Milliar akibat belanja lebih besar ketimbang pendapatan. Jumlah TKK yang ada saat ini sebanyak 11 Ribu pegawai yang tersebar di masing-masing OPD. Dari jumlah tersebut Pemkot mengalokasikan sekitar Rp 50 Milliar – Rp 60 Milliar setiap bulannya untuk gaji mereka. (sgr)