KanalBekasi.com - Pemerintahan merupakan bentuk organisasi publik tanpa mendapatkan profit atau laba. Karena itu, pengelolaan pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah, harus memiliki arah yang dipandu melalui manajemen demi mencapai tujuan sesuai ketetapan.

Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Koeswara, dalam mengelola organisasi publik, jelas berbeda dengan organisasi atau perusahaan swasta. Dimana, pertanggung jawaban manajemen swasta terpusat pada owner. Sehingga, ketika muncul kekecewaan terhadap manajemen bisa diluapkan melalui aksi mogok kerja oleh serikat buruh.

“Organisasi publik jelas berbeda dengan organisasi swasta. Sebab, organisasi publik ownernya adalah masyarakat, sehingga kalau ada kekecewaan kepada managemen bukan dilakukan dengan mogok kerja sehingga tidak melayani masyarakat, ini kan logikanya salah,” tegas dia, Jumat (27/7) kemarin.

Ia menjelaskan, pelayanan masyarakat yang dilakukan pemerintahan dibangun melalui sistem yang disepakati berdasarkan regulasi. Karena, siapapun manajernya , sistem harus tetap berjalan.

Terlebih lagi kata dia, Kota Bekasi, saat ini telah dibangun auto pilot, yang sistemnya dinilai lebih canggih.

“Kalau sekarang disebut autopilot, berarti membangun sistemnya sudah canggih sekali, manajemen tinggal memonitor aja. Kalau sudah baik tinggal lebih ditingkatkan lagi,” katanya.

Kecuali menurut dia, ditemukan mal administrasi, yang perlu mendapat perbaikan segera oleh pihak aparatur pemerintahan setempat. Karena sistem pelayanan yang baik telah melalui aturan pendanaan dan SDM yang tak perlu diarahkan lagi.

“Apakah ada pimpinan mematikan sistem yang telah berjalan. Karena sistem yang telah dibangun itu sudah ada biayanya, Sumber Daya Manusia (SDM), Peraturan Daerah (Perda), dan lain sebagainya,” ungkap dia.

“Jadi menurut saya, alasan kekecewaan terhadap Pj. Tidak boleh dilakukan dengan mogok kerja. Kalau dilakukan dengan itu, berarti selama ini sistem yang dibangun masih jauh dari bagus, karena pelayanan masyarakat itu inti dari kehadiran pemerintah,” tandas dia.(sgr)