OPINI HUKUM, Menyikapi Kabar Penolakan Laporan Polisi oleh Korban Penipuan WO Marwah Bekasi

KanalBekasi.com - Kasus dugaan penipuan oleh Wedding Organizer (WO) Marwah Catering Service di Bekasi yang menelantarkan pernikahan pasangan Feny dan Aldy telah memicu simpati publik sekaligus kegusaran hukum.

Jika di lapangan terjadi kondisi di mana laporan korban ditolak atau diarahkan ke ranah perdata (karena dasar hubungannya adalah kontrak/perjanjian), maka secara kacamata hukum pidana dan perlindungan konsumen, penolakan tersebut merupakan langkah yang kurang tepat.

Berikut adalah analisis dan opini hukum mengenai mengapa kasus ini murni memenuhi unsur pidana dan tidak sepatutnya ditolak oleh aparat penegak hukum:

Baca Juga: Pemilik Kabur, Laporan Korban Penipuan WO Marwah Bekasi Malah Ditolak Polisi Karena Alasan Ini

1. Pemenuhan Unsur Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Alasan klasik penolakan kasus vendor/WO biasanya karena polisi menganggapnya sebagai wanprestasi (gagal janji) yang masuk ranah perdata. Namun, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pid/1988, jika sejak awal pelaku memiliki niat jahat (mens rea) untuk tidak memenuhi kewajibannya dan menggunakan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan uang, maka itu adalah tindak pidana penipuan.

Dalam kasus WO Marwah:

Rangkaian Kebohongan: Pelaku menjanjikan paket pernikahan lengkap (gedung, katering, dekorasi).

Fakta di Lapangan: Gedung sama sekali belum dibayar, vendor sub-kontrak tidak tahu-menahu, dan akun media sosial pelaku langsung dihapus (menghilangkan jejak). Ini membuktikan adanya mens rea (niat jahat) untuk membawa kabur uang, bukan sekadar ketidakmampuan bisnis atau kahar (force majeure).

2. Akumulasi Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP)

Selain penipuan, tindakan ini juga memenuhi unsur penggelapan. Uang yang telah disetorkan oleh korban seharusnya digunakan secara amanah untuk membayar gedung dan vendor. Ketika uang tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi pemilik WO secara melawan hukum, maka unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Respons Maraknya Teror Pocong di Tangerang hingga Bekasi

3. Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)

Pelaku usaha (WO) wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Pasal 7 UU PK). Menjual paket pernikahan tanpa ada niat atau tindakan nyata untuk mengeksekusi pesanan tersebut melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi jasa.

4. Kewajiban Polisi Menerima Laporan (Asas Amptshalve)